Sejak Presiden Joko Widodo mewacanakan gagasan omnibus law akhir tahun lalu, berbagai pembatasan ruang gerak masyarakat sipil terus terjadi. Namun, beragam aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja maupun penolakan atas revisi UU KPK dan revisi KUHP tahun lalu menunjukkan bahwa publik mampu merespons gejala pengekangan oleh negara.
Pembicara:

Tom Power (University of Sydney)
Damar Juniarto (SAFEnet)
Eryanto Nugroho (PSHK dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera)
Alviani Sabillah (Paramedis Jalanan)

Webinar Kamis, 17 Desember 2020 pukul 10.00-12.00WIB

Gratis dan terbuka untuk umum.
 FKP tidak menyediakan sertifikat bagi peserta.

Slides and video for past seminars:

[FKP hosted by ANU Indonesia Project] COVID-19, food insecurity, and cash transfer in Cambodia

[FKP hosted by ANU Indonesia Project] Is it a curse or blessing to have a resource-rich neighbour?

[FKP hosted by Universitas Padjadjaran] Kesehatan ibu pasca melahirkan di Indonesia

2024 FKP Roadshow at Universitas Khairun and Universitas Pattimura

[FKP hosted by ANU Indonesia Project] The pursuit of food self-sufficiency in Indonesia: food-trade policy preferences during the administrations of Yudhoyono (2004-2014) and Widodo (2014-present)

[FKP hosted by ANU Indonesia Project & SMERU] Prepayment, price, and welfare: a study on electricity demand in Indonesia

Catatan akhir tahun legislasi 2023: kemunduran reformasi dan merosotnya demokrasi

[FKP hosted by PSHK] Judicial harassment dan masa depan pelindungan pembela hak asasi manusia

8th Thee Kian Wie Lecture. The downstream industrialization of natural resources

[FKP hosted by CEDS Unpad] Topik gender dalam riset ekonomi di Indonesia: memperingati Hadiah Nobel Ekonomi 2023 untuk Claudia Goldin