FKP dengan tuan rumah Universitas Nusa Cendana dan CREDOS Institute dengan narasumber Fransisca Novita (Wahana Visi Indonesia) dan Andrey Damaledo (Kyoto University dan Universitas Kristen Artha Wacana). Kamis, 28 Januari 2021.

KEY POINTS:

1. Karakter bencana di NTT sebenarnya didominasi oleh bencana yang bersumber dari masalah perubahan iklim, sehingga bencana yang terjadi bersifat permanen (setiap tahun terjadi) dan selalu berpotensi merusak aset dan mata pencaharian masyarakat. Padahal 60% penduduk NTT masih bergantung pada sektor pertanian yang rawan akan ancaman perubahan iklim.
2. Jaring pengaman sosial (JPS) yang efektif harus dapat membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana yang merusak mata pencaharian mereka. JPS dalam bentuk bansos yang ada di NTT saat ini masih bersifat jangka pendek. Perlu ada pendekatan yang lebih adaptif terhadap risiko bencana di NTT, mengkombinasikan orientasi jangka pendek dan jangka panjang dengan tujuan membangun resiliensi.

SUMMARY

1. Jaring pengaman sosial (JPS) dalam bentuk bantuan sosial menjadi topik yang sering dibahas oleh berbagai kalangan di masa pandemi ini. JPS dianggap sebagai salah satu pendekatan yang paling efektif untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana. Namun yang menjadi permasalahan adalah karakter ancaman dan cara masyarakat memaknai bencana tersebut sebenarnya tidak pernah sama, salah satu contohnya adalah di Nusa Tenggara Timur (NTT). NTT adalah salah satu provinsi dengan indeks risiko bencana paling tinggi di Indonesia. Jenis risiko bencana di NTT meliputi kekeringan, banjir, erupsi, konflik sosial, dan kesehatan. Sepanjang tahun 2020, tidak hanya bencana COVID-19 saja yang melanda NTT namun juga African Swine Fever, banjir, gempa bumi di Sumba, kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan di berbagai kabupaten. 
2. Meskipun dilanda berbagai jenis bencana, karakter bencana di NTT sebenarnya didominasi oleh bencana yang bersumber dari masalah perubahan iklim, sehingga bencana yang terjadi bersifat permanen (setiap tahun terjadi) dan selalu berpotensi merusak aset dan mata pencaharian masyarakat. Padahal 60% penduduk NTT masih bergantung pada sektor pertanian yang rawan akan ancaman perubahan iklim. NTT memiliki persentase desa yang mengalami kekeringan tertinggi di Indonesia dan ketika kekeringan melanda, masalah kelaparan dan masalah multidimensi lain ikut terjadi. 
3. Ketergantungan yang tinggi terhadap pertanian dan ancaman iklim ini memerlukan jaminan sosial yang adaptif dan spesifik untuk menyelesaikan masalah tersebut. JPS yang efektif tidak hanya bergantung pada permasalahan teknis saja, tetapi perlu memperhatikan bagaimana JPS dapat melindungi dan membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman bencana yang merusak mata pencaharian mereka. Perlu ada pendekatan yang lebih adaptif terhadap risiko bencana di NTT, mengkombinasikan orientasi jangka pendek dan jangka panjang dengan tujuan membangun resiliensi.
4. JPS dalam bentuk bansos yang ada di NTT saat ini masih bersifat jangka pendek. Menurut Andrey Damaledo ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk membuat bansos bisa lebih efektif dan dapat membangun resiliensi: sasaran lokasi masyarakat yang paling rentan terhadap bencana dan periode intervensi yang paling tepat. Untuk periode intervensi, bulan Januari-Maret adalah periode dengan potensi bencana yang tinggi (disebut sebagai musim lapar dan penyakit). Ini adalah periode yang penting untuk diberikan intervensi dibandingkan periode Agustus-Desember dimana dana bantuan justru dapat digunakan untuk keperluan pesta dan adat. Dengan desain JPS yang adaptif diharapkan masalah tahunan bisa berakhir dan masyarakat lebih tahan terhadap bencana.
5. Wahana Visi Indonesia (WVI) yang mendampingi desa-desa di NTT memiliki beberapa strategi pengurangan dampak bencana dan penguatan jaring pengaman sosial di NTT. WVI fokus pada pemberian program bantuan non-tunai untuk memenuhi berbagai kebutuhan antara lain adalah bantuan pembangunan hunian, bantuan peralatan dapur, bantuan padat karya, dsb. Ketika bencana, masyarakat yang paling rentan kesulitan mendapat bantuan akibat kerap tidak memiliki catatan kependudukan yang legal. WVI mengadvokasi masyarakat dengan kondisi tersebut agar mendapatkan bantuan.
6. Salah satu yang bantuan yang penting terkait resiliensi bencana adalah bantuan kesiapsiagaan bahaya kekeringan di Sumba Timur, dengan menyiapkan early warning system di desa-desa dengan pemanfaatan informasi iklim. Program tersebut juga bekerja sama juga dengan perusahaan asuransi untuk sosialisasi asuransi pertanian. Untuk tahun 2021, WVI menyiapkan jaring pengaman sosial melalui produk asuransi kesehatan, mikro, dan pertanian di Sumba untuk meningkatkan ketahanan petani terhadap risiko perubahan iklim.
7. Di samping bantuan-bantuan di atas, WVI juga mengembangkan aplikasi Last Mile Mobile Solutions (LMMS) untuk mengumpulkan basis data penduduk NTT yang membutuhkan bantuan, setiap laporan program akan tersimpan dalam tersistem dalam aplikasi tersebut. Data ini diharapkan bisa digunakan secara bersama-sama dengan pemerintah dan mitra untuk meningkatkan efektivitas bantuan masyarakat.