FKP dengan tuan rumah Fakultas Ekonomi Sriwijaya Senin, 19 Mei 2025 dengan pembicara Imam Asngari (Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya), dan Sri Andaiyani (Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya)

Di tengah tekanan global untuk menurunkan emisi karbon dan mendorong ekonomi hijau, muncul dua tantangan utama yang saling terkait yaitu menjaga pertumbuhan daerah yang bergantung pada energi fosil dan mengelola risiko transisi dalam sistem keuangan. Forum ini membahas kedua aspek tersebut yaitu simulasi dampak transisi energi di Sumatera Selatan hingga efektivitas instrumen keuangan hijau   dalam menurunkan risiko perbankan. Imam Asngari (Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya) membuka diskusi dengan membedah dilema struktural yang dihadapi Sumatera Selatan, provinsi yang perekonomiannya masih ditopang oleh sektor batubara. Berdasarkan analisis ekonometrik terhadap data panel 2010–2023, Imam mensimulasikan berbagai skenario pengurangan produksi batubara (30%, 70%, hingga 100%) serta potensi hilirisasi komoditas pertanian sebagai motor pertumbuhan baru. Temuannya mengungkap bahwa penghentian total produksi batubara dapat menekan pertumbuhan ekonomi hingga -3,36%, sementara strategi hilirisasi berpeluang meningkatkan pertumbuhan hingga 3,05%, terutama bila diiringi dengan investasi hijau. Disisi lain, investasi yang tidak berorientasi pada keberlanjutan justru terbukti menjadi penghambat pertumbuhan, menggarisbawahi urgensi untuk mendesain ulang arah pembangunan daerah agar selaras dengan agenda transisi energi dan inklusi ekonomi.

Lebih lanjut, Imam menekankan bahwa transisi energi bukan hanya soal teknis penggantian sumber energi, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan ketenagakerjaan yang kompleks. Bahkan sebelum transisi, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan belum cukup inklusif untuk menciptakan lapangan kerja yang luas. Namun, hasil simulasi menunjukkan bahwa pasca-transisi, investasi hijau memiliki efek pengganda yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dengan elastisitas sebesar 4,4% (meningkatnya 1% investasi hijau seperti pembangunan PLTS akan meningkatkan lapangan kerja sebesar 4,4%). Meski demikian, ancaman seperti pengangguran struktural, penurunan penerimaan dari Dana Bagi Hasil (DBH) sektor ekstraktif, serta kesenjangan keterampilan tenaga kerja tetap menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, Imam menegaskan pentingnya strategi transisi yang komprehensif: mulai dari diversifikasi ekonomi berbasis hilirisasi komoditas lokal, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan ulang, hingga desain kebijakan fiskal yang mampu menopang proses peralihan secara bertahap namun berkeadilan.

 Sri Andaiyani (Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya) melengkapi perspektif regional dengan menyoroti bagaimana perbankan di negara berkembang menghadapi risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon. Menggunakan data panel dari sembilan negara emerging markets (2011–2023), termasuk Indonesia, ia menganalisis efektivitas green credit dan green bond dalam menurunkan risiko transisi yang diukur lewat Carbon Footprint of Bank Loans (CFBL). Hasilnya menunjukkan bahwa kedua instrumen tersebut efektif mengurangi eksposur karbon dalam portofolio kredit bank. Namun, peningkatan konsumsi energi terbarukan justru dapat meningkatkan risiko, karena bank belum siap sepenuhnya mengalihkan pembiayaan dari sektor intensif karbon ke sektor hijau yang masih berisiko tinggi secara komersial.

Khusus di Indonesia, risiko transisi tetap tinggi meski kebijakan hijau mulai diterapkan. Ketergantungan pada pembiayaan sektor karbon dan lemahnya pelaksanaan kebijakan menjadi penyebab utama. Sri merekomendasikan insentif rasio kecukupan modal (CAR) untuk kredit hijau, kewajiban pelaporan CFBL, dan penyusunan taksonomi hijau nasional. Ia juga menekankan pentingnya struktur modal yang kuat dan rasio utang yang sehat agar bank lebih tahan terhadap tekanan transisi. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan transisi keuangan hijau tidak hanya bergantung pada instrumen kebijakan, tetapi juga pada kesiapan kelembagaan dan kapasitas sistemik untuk merelokasi pembiayaan secara berkelanjutan.

Dalam sesi tanya jawab,  salah satu peserta mempertanyakan pertanyaan bagaimana memastikan bahwa proses transisi ini tidak semakin meminggirkan kelompok rentan yang bergantung pada sektor fosil dan informal. Menanggapi hal ini, Dr. Imam menekankan pentingnya menerapkan prinsip just transition, di mana anggaran transisi tidak hanya dialokasikan untuk infrastruktur energi baru, tetapi juga untuk pelatihan ulang tenaga kerja, pemberdayaan UMKM lokal, dan perluasan jaring pengaman sosial. Sri Andaiyani menambahkan bahwa inklusi keuangan harus menjadi prioritas, dengan membuka akses kredit hijau bagi usaha kecil dan menengah yang sering kali tidak terlayani sistem perbankan formal. Kedua pembicara sepakat bahwa transisi yang berhasil adalah transisi yang tidak hanya menurunkan emisi, tetapi juga mempersempit ketimpangan sosial dan memperkuat ketahanan masyarakat di tengah perubahan iklim yang tak terelakkan.

Slide Imam Asngari : Klik

Slide Sri Andaiyani : Klik