FKP dengan tuan rumah The ANU Indonesia Project Jumat, 13 Maret 2026 dengan Pembicara Rizky N. Siregar (LPEM FEB UI), Riandy Laksono (CSIS Indonesia), Krisna Gupta (CIPS)

Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target pertumbuhan GDP sebesar 8% dan pemerintahannya telah menerapkan kebijakan dan program untuk pencapaian target tersebut. Target pertumbuhan sebesar 8% ini ditetapkan pemerintah agar Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045. Seberapa realistis  target tersebut? FKP menghadirkan tiga ahli ekonomi yang menulis paper bertajuk Prabowonomics: can Indonesia really grow at 8%? yang telah   dipublikasikan pada Bulletin of Indonesian Economic Studies (tautan). Paper tersebut adalah bagian dari seri Survey of Recent Developments – survey berkala untuk menggambarkan perkembangan perekonomian Indonesia dan topik penting terkait kebijakan pembangunan. Format FKP kali ini adalah dalam bentuk bincang-bincang livestream di Instagram.

 Rizky N. Siregar (LPEM FEB UI) menjelaskan bahwa persoalan utama ekonomi Indonesia saat ini bukan pada tingkat pertumbuhan, tetapi pada kualitasnya. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir ekonomi tumbuh stabil di kisaran 5%, indikator pasar tenaga kerja menunjukkan hasil yang terbatas. Tingkat pengangguran hanya turun tipis dari 4,91% menjadi 4,85%, yang artinya penurunan jumlah pengangguran hanya sekitar 4 ribu orang! Selain itu, sekitar 87% pekerjaan baru bersifat part-time dan terkonsentrasi di sektor berproduktivitas rendah seperti pertanian serta akomodasi dan makanan-minuman. Adapun  sektor manufaktur yang menjadi basis pajak dan motor yang  menciptakan pekerjaan berkualitas justru melemah, dengan penyerapan tenaga kerja turun dari sekitar 660 ribu menjadi 300 ribu. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan belum cukup inklusif dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan secara luas.

Riandy Laksono (CSIS Indonesia) mengarahkan perhatian pada persoalan mendasar dalam desain kebijakan, yaitu misalokasi sumber daya. Dalam kondisi fiskal terbatas, masalah utama bukan kekurangan dana, melainkan ketidaktepatan penggunaannya. Saat ini terdapat ketidaksesuaian antara permasalahan struktural seperti stagnasi produktivitas dan melemahnya sektor manufaktur dengan respons kebijakan yang lebih berfokus pada stimulus permintaan melalui ekspansi fiskal (antara lain lewat program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih). Misalokasi ini terjadi melalui dua saluran utama yaitu  biaya peluang (opportunity cost) dari stimulus yang tidak tepat sasaran, serta kegagalan mengatasi hambatan struktural yang menekan produktivitas. Akibatnya, sumber daya tidak mengalir ke sektor dengan produktivitas tertinggi, sehingga pertumbuhan yang dihasilkan menjadi tidak optimal dan cenderung mahal.

Krisna Gupta (CIPS) menekankan adanya kesenjangan antara ambisi kebijakan dan kapasitas struktural ekonomi. Meskipun Indonesia dipandang sebagai “global bright spot” dengan pertumbuhan stabil dan inflasi terkendali, terdapat tekanan di balik stabilitas tersebut, termasuk penurunan arus investasi asing dan meningkatnya kekhawatiran terhadap daya tarik investasi. Produktivitas Indonesia cenderung tertinggal dibanding negara berkembang lain di Asia dan cenderung stagnan dalam dua dekade terakhir. Tanpa penguatan sektor produktif terutama manufaktur serta kebijakan yang mendorong efisiensi dan inovasi, strategi Prabowonomics yang bertumpu pada ekspansi fiskal dan intervensi negara berisiko tidak berkelanjutan.

Menutup diskusi, muncul pertanyaan penting mengenai peran Danantara sebagai instrumen baru dalam strategi pembangunan: apakah lembaga ini dapat menjadi solusi atau akan menjadi contingent liability? Ketiga pembicara sepakat bahwa Danantara bisa menjadi mesin ekonomi yang efektif jika mampu mengalokasikan investasi secara efisien dan berbasis produktivitas, bukan sekadar menjadi perpanjangan dari ekspansi fiskal atau penugasan negara. Tanpa tata kelola yang kuat, transparansi, dan disiplin dalam memilih proyek dengan return tinggi, Danantara justru berisiko memperbesar misalokasi sumber daya yang sudah menjadi masalah utama.