FKP dengan tuan rumah Badan Pusat Statistik dengan narasumber Taly Purwa (BPS Provinsi Bali) dan Diyang Gita Cendekia (BPS Provinsi Kalimantan Selatan). Kamis, 24 Juni 2021.

KEY POINTS:

  1. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Indonesia masih memiliki banyak tantangan. Akses dan fasilitas yang dimiliki anak sekolah di level rumah tangga masih belum merata, begitu pula dengan ketersediaan penunjang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di level regional. Studi ini menggunakan data Susenas 2020 dan PODES 2019 untuk memetakan demand (kesiapan rumah tangga) dan supply (ketersediaan sarana penunjang PJJ di desa/keluruhan) dalam penggunaan TIK pada PJJ. 
  2. Dalam studi ini, provinsi di Indonesia dibagi ke dalam 3 kluster berdasarkan indeks demand dan supply. Kluster 3 adalah kluster yang memiliki indeks demand dan indeks supply yang rendah. Kluster ini memiliki kesiapan yang paling buruk diantara provinsi lain, terdiri dari Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Kalimantan Barat. Provinsi yang berada di kluster 3 membutuhkan perhatian khusus dan perlu menjadi prioritas untuk kebijakan terkait PJJ. Pemerintah perlu menyediakan subsidi perangkat TIK untuk anak sekolah dari rumah tangga berpendapatan rendah di provinsi tersebut.

 

SUMMARY

  1. Taly Purwa dan Diyang Gita Cendekia dari Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan tentang potensi penggunaan TIK pada pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Pandemi telah menyebabkan perubahan besar pada sistem pembelajaran. Akibat pandemi, terjadi pergeseran dari sistem pembelajaran tatap muka ke PJJ. 
  2. PJJ di Indonesia memiliki banyak tantangan. Dari sisi demand, akses dan fasilitas yang dimiliki anak sekolah di level rumah tangga masih belum merata. Banyak rumah tangga yang tidak memiliki perangkat yang dibutuhkan untuk melakukan PJJ, akibatnya banyak siswa terancam putus sekolah. Dari sisi supply, ketersediaan penunjang TIK di level regional juga belum merata. Berdasarkan PODES 2018, di Maluku sebagai contoh masih ada 37% desa yang belum terjangkau internet. 
  3. Studi ini menggunakan data Susenas 2020 dan PODES 2019 untuk memetakan demand (kesiapan rumah tangga) dan supply (ketersediaan sarana penunjang PJJ di desa/keluruhan) dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada PJJ. Menggunakan variabel dari kedua data tersebut, analisis faktor dilakukan dengan membuat indeks komposit sisi demand dan supply untuk setiap provinsi. Berdasarkan indeks demand dan supply, provinsi dibagi kedalam kluster-kluster yang ditentukan berdasarkan nilai indeks tersebut.
  4. Berdasarkan hasil analisis faktor, provinsi yang paling siap melakukan PJJ dari sisi demand adalah DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Bali. Sedangkan provinsi yang paling tidak siap adalah Papua, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Dari sisi supply, secara umum kesiapan tiap provinsi cenderung homogen, namun khusus Papua dan Papua Barat kesiapan penunjang masih kurang. Secara keseluruhan, provinsi di Indonesia memiliki indeks supply dan demand yang cenderung seimbang.
  5. Dari analisis kluster, dapat dilihat provinsi mana saja yang membutuhkan perhatian khusus dengan rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik. Dalam analisa kluster ini, provinsi di Indonesia dibagi ke dalam 3 kluster. Kluster pertama adalah kluster yang memiliki indeks demand dan indeks supply yang relatif sama; di dalamnya terdapat sebagian besar provinsi di Indonesia. Kluster kedua adalah provinsi yang memiliki indeks demand yang lebih besar dari indeks supply. Kluster ini memiliki kesiapan yang paling bagus diantara provinsi lain dan terdiri dari DKI Jakarta, Bali, dan DI Yogyakarta. Kluster 3 adalah kluster yang memiliki indeks demand dan indeks supply yang rendah. Kluster ini memiliki kesiapan yang paling buruk diantara provinsi lain, dan terdiri dari Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Kalimantan Barat
  6. Dari kluster-kluster tersebut, karakteristik variabel penyusun indeks dapat dibandingkan satu sama lain. Secara umum ketiga kluster memiliki nilai rata-rata variabel yang relatif berbeda. Namun, ada beberapa variabel yang memiliki nilai yang hampir sama yang menunjukkan faktor umum penghambat PJJ. Pada indeks demand, variabel yang cenderung sama antara lain adalah proporsi anak sekolah dengan kepala rumah tangga perempuan, anak sekolah dengan kepala rumah tangga berpendidikan SMP ke bawah, anak sekolah yang tidak menggunakan handphone, dan anak sekolah dalam rumah tangga kelompok 40% pengeluaran terendah. Pada indeks supply, variabel yang nilainya cenderung sama adalah desa/kelurahan tanpa operator seluler dan desa/kelurahan tanpa sinyal telepon seluler di sebagian besar wilayahnya. 
  7. Provinsi yang berada di kluster 3 membutuhkan perhatian khusus dan perlu menjadi prioritas untuk kebijakan terkait PJJ. Pemerintah perlu menyediakan subsidi perangkat TIK untuk anak sekolah dari rumah tangga berpendapatan rendah. Selain itu, perlu ada sosialisasi pentingnya pendidikan khususnya pada kepala rumah tangga perempuan. Program bantuan kuota internet juga penting untuk dilanjutkan karena akan meringankan beban ekonomi rumah tangga dan memberikan akses langsung pada internet. Selain itu, jangkauan internet perlu diperluas dan jaringan internet perlu diperkuat di daerah kluster 3 tersebut.
Download slides (Purwa & Cendekia)