FKP hosted by The SMERU Research Institute Rabu, 26 Juli 2025 dengan Pembicara Asep Suryahadi (SMERU) dan Arnita Rishanty (Institut Bank Indonesia) serta Moderator Rika Kumala Sari (SMERU)

Transisi energi menuju net-zero emission (NZE) berpotensi menimbulkan dampak sosial ekonomi, khususnya bagi kelompok rentan. Dengan merujuk pada dokumen strategis nasional seperti LTS-LCCR 2050 dan target Indonesia Emas 2045, penelitian kolaboratif antara SMERU, LPEM FEB UI, IESR, dan The Australian National University  yang mengobservasi pentingnya memastikan proses dekarbonisasi sektor energi tidak mengorbankan kesejahteraan rumah tangga miskin, perempuan kepala keluarga, rumah tangga dengan disabilitas, serta rumah tangga dengan anak dan lansia. Asep Suryahadi (SMERU) bersama timnya menggunakan Model GCAM (Global Change Assessment Model) untuk mensimulasikan dinamika energi global dan perubahan harga komoditas, dikombinasikan dengan model AIDS (Almost Ideal Demand System) untuk menganalisis dampaknya terhadap konsumsi, kemiskinan, dan ketimpangan. Penelitian ini menyusun empat skenario yaitu tanpa kebijakan (baseline), NZE 2080, NZE 2060, dan NZE 2050 (masing-masingnya adalah skenario pencapaian NZE pada tahun 2080. 2060 dan 2050). Hasil dari simulasi ini menunjukkan bahwa semakin ambisius target dekarbonisasi yang ditetapkan (NZE 2050), semakin tinggi pula risiko kenaikan harga energi dan pangan, yang pada akhirnya meningkatkan angka kemiskinan dan ketimpangan, khususnya pada kelompok rentan.

Dalam simulasi model GCAM ditemukan bahwa dalam skenario NZE 2050, energi terbarukan seperti PLTS (pembangkit listrik tenaga surya) menjadi dominan, namun dibarengi dengan kenaikan harga karbon dan listrik yang signifikan. Dampak ini  ditransmisikan ke model AIDS, yang mensimulasikan perubahan keranjang konsumsi rumah tangga akibat kenaikan harga 15 komoditas utama. Hasilnya, seluruh kelompok rentan mengalami peningkatan kemiskinan yang lebih besar dibandingkan rumah tangga umum, terutama rumah tangga dengan disabilitas. Kelompok perempuan kepala keluarga menjadi kelompok yang paling terdampak. Sebagai respons kebijakan, penelitian ini mensimulasikan pemberian stimulus fiskal berupa transfer tunai yang terbukti mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan rasio Gini secara signifikan, walaupun tidak sepenuhnya menghapuskan dampaknya. Karenanya asep juga  rekomendasikan pembuat kebijakan untuk  membangun kerangka kelembagaan yang kuat, dan  integrasi dimensi inklusivitas (gender, disabilitas, dan sosial).

Di sesi kedua Arnita Rishanty (Institut Bank Indonesia) menjelaskan mengapa Bank Indonesia (BI) kini aktif terlibat dalam isu perubahan iklim dan transisi energi. Menurutnya, perubahan iklim bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap stabilitas moneter dan sistem keuangan. Contohnya, fenomena gagal panen akibat cuaca ekstrim dapat memicu lonjakan inflasi pangan, yang pada akhirnya mengganggu mandat utama BI dalam menjaga kestabilan harga. Sebagai respon atas tantangan ini, BI mengadopsi mandat baru yang tertuang dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang menegaskan peran BI dalam mendorong keuangan berkelanjutan bersama Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa keuangan (OJK). Dalam implementasinya, BI telah mengembangkan berbagai kebijakan inovatif salah satunya instrumen likuiditas makroprudensial hijau sebagai upaya memberi insentif dan mendorong kredit berwawasan lingkungan.

Lebih jauh, Arnita menekankan bahwa pencapaian transisi energi yang inklusif memerlukan pendekatan yang kontekstual dan desentralistik. Tantangan besar seperti keterbatasan infrastruktur energi bersih, mismatch antara sumber dana global dan proyek lokal, serta kurang matangnya pasar keuangan hijau di Indonesia perlu dijawab dengan solusi berbasis lokal. Salah satu strategi yang ditawarkan adalah mendorong ekonomi sirkular yang memberdayakan komunitas lokal, seperti penggunaan limbah kelapa sawit untuk bahan bakar atau pengembangan energi surya di desa-desa. BI sendiri juga tengah mengembangkan platform data hijau dan instrumen moneter yang mendukung pembiayaan ramah lingkungan secara lebih masif.  

Dalam sesi tanya jawab peserta mempertanyakan apakah model GCAM dan AIDS yang digunakan telah mempertimbangkan disparitas regional, seperti perbedaan antara Indonesia bagian barat dan timur. Menanggapi hal ini, Asep Suryahadi mengakui bahwa model yang digunakan masih bersifat nasional aglomeratif dan belum mampu menangkap variasi spasial secara granular, meskipun arah pengembangan ke depan diarahkan pada pendekatan regional. Pertanyaan lain menyoroti belum dimasukkannya sektor ketenagakerjaan dalam analisis dampak, yang dijawab dengan penegasan bahwa keterbatasan data mikro dan kompleksitas dinamika pasar tenaga kerja menjadi kendala teknis dalam model saat ini.

Download Slide Presentasi Asep Suryahadi

Download Slide Presentasi Arnita Rishanty